Kopi Torabica Siap Ditantang Kopi Papuabica

oleh: Engelbertus Pr Degey

Ini berita menarik bagi pecandu kopi. Melalui Yayasan Bina Mandiri Utama (Yabimu), sudah mulai mempersiapkan berbagai hal guna mengangkat kopi arabica asli dari Papua untuk diekspor keluar Papua. Namanya pun sudah diberikan, Papuabica, begitupun logonya sudah dirancang oleh Frans X Wakei.

Direktur Yabimu, Ambrosius Degey, SH belum lama ini di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan nama dan logo untuk ditawarkan kepada lembaga nirlaba asal Inggris, Oxfam Great Britania. Bila disepakati bersama, maka nama itu tetap akan digunakan sebagai nama asli kopi Papua yang sebelumnya lebih terkenal dengan nama, Kopi Murni Moanemani.

Kopi Murni Moanemani yang dikelolah Y-P5 sempat macet, dan potensi tersebut dilirik YABIMU dan ditawarkan kepada lembaga donator agar mendapat dukungan agar kopi asli gunung Papua itu bisa diproduksi kembali. Bagi setiap orang yang pernah mengkonsumsi kopi tersebut, akan menilai sendiri perbedaan rasanya.

Lanjut Ambros, program tersebut telah menjadi pilot project Oxfam dan akan menjadi proyek percontohan di tanah Papua. Program tersebut sudah mendapat dukungan penuh dari Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hesegem, SE. Alasannya, program tersebut ikut membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan perekomonian rakyat dengan membantu memasarkan kopi milik masyarakat kecil di kampung-kampung (dusun-dusun) tanah Papua.

Hanya saja, menurut Ambros, pemerintah provinsi tidak bisa berbuat apa-apa membantu sedikitpun karena APBD sudah selesai dan bila memungkinkan pada tahun anggaran berikut pemerintah akan mendukung berupa finansial. Tetapi khusus kepada pemerintahan kampung, menurut Wagub, dalam waktu dekat akan menyalurkan dana 100 juta rupiah per kampung. Diharapkan dengan dana itu, terutama masyarakat petani kopi, agar kepala kampungnya mau menggalakkan pertanian kopi selagi ada dukungan dari lembaga dunia untuk membantu memasarkan kepada konsumen.

Selama ini sajian kopi yang terkenal di tanah Papua adalah Kopi Murni Moanemani. Kopi yang digiling oleh Yayasan P-5 Moanemani ini menjadi laku di pasaran, karena kadar aroma kopine (arabika)-nya sangat tinggi. Tidak seperti kopi buatan pabrik lain atau kopi impor. Agar laku, sering kopi impor meniru cap / lebel Kopi Murni Moanemani, tetapi rasanya tetap beda. Hanya saja upaya P-5 Moanemani ini tidak mendapat dukungan sehingga Yabimu-Oxpam mencoba membangkitkan dengan cara mengumpulkan kopi dari masyarakat dan membantu memasarkan kepada konsumen.

Lanjut Ambros, jalur pemasaran akan dicoba lewat Enarotali - Kabupaten Paniai. Karena dari sisi transportasi, Kamuu-Mapia ke Enarotali sangat dekat dan bisa dijangkau dengan biaya murah. Kedua, karena dari Enarotali lebih mudah dipasarkan ke Nabire, Sugapa, Timika atau langsung ke Ibukota Provinsi Papua.

Dikatakan, Oxfam sendiri sedang membangun kantor perwakilan di tanah Papua, tepatnya di Jayapura. Dengan adanya kantor perwakilan ini, Oxfam akan menggalakkan berbagai kegiatan pembangunan yang pada prinsipnya membantu pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang berada di kempung-kampung.

Data Papuapos, selain membantu menggalakan perekomonian daerah, Yabimu juga sering melakukan pendampingan di bidang perkoperasian. Salah satu upaya di bidang kemanusiaan adalah, pasca gempa melanda kota Nabire dan sekitarnya, Yabimu gandeng UNDP membangun sejumlah TK dan SD yang hancur berantakan oleh Gempa.

sumber foto: blog.chosun.com

(Sumber: http://www.wikimu.com/News/Print.aspx?id=3505)

Membangun Ekonomi Orang asli Papua ??

Oleh Longginus Manangsang*)

Memburuknya tatanan ekonomi Indonesia dan krisis ekonomi yang berkepanjangan yang menerpa bangsa Indonesia mengakibatkan rakyat semakin menderita dan sulit untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Pemerintah seakan kehilangan akal untuk mencari alernatif bentuk dan tatanan perekonomian yang lebih berkeadilan dan lebih mampu melindungi kalangan masyarakat kelas marjinal di Indonesia yang diperparah dengan melonjaknya angka penganguran.

Dalam konteks Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, pembagunan ekonomi kerakyatan sangat penting untuk rakyat asli Papua, hal ini dimaksudkan agar rakyat asli Papua mampu bersaing dengan golongan pendatang. Dana Otsus yang besar seakan tidak mampu mengubah ketepurukan ekonomi rakyat asli Papua yang rata-rata masih jauh dari kesejahteraan yang mestinya mereka peroleh.

Ekonomi Kerakyatan
Menurut Mubyarto (2001), sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang memihak pada kepentingan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat adalah sektor ekonomi yang mencakup usaha-usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Sementara ekonomi kerakyatan berdasarkan TAP MPR IV/1999 disebutkan pengertian ekonomi kerakyatan adalah pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpuh pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan ekonomi ditujukan untuk mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa ekonomi kerakyatan berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat kecil. Rakyat asli Papua yang berada pada era Otsus seakan jauh dari yang mestinya mereka pahami dan peroleh dari pemerintah sebagai pengayom. Bila kita melihat lebih jauh pembangunan ekonomi kerakyatan oleh pemerintah untuk rakyat, yang berasal dan berakar pada rakyat belum terlalu penting.

Pembangunan Ekonomi kerakyatan yang bertumpuh pada kemampuan dan kemandirian rakyat dalam mengambil keputusan pengelolaan sistem usaha yang sesuai dan dinamis adalah merupakn hal dasar yang sangat penting dan harus menjadi prioritas. Namun, bukan berarti melupakan pembangunan di bidang lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

Dengan melihat potensi daerah di Papua, ekonomi kerakyatan yang mestinya dikembangkan dengan sistem ekonomi pertanian rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pertanian kerakyatan merupakan pertanian yang berkelanjutan yang tidak membawa dampak samping bagi kesehatan dan kesejahteraan hidup rakyat dan lingkungan hidup di pedesaan. Pertanian kerakyatan merupakan kegiatan pertanian yang dilaksanakan sendiri oleh rakyat secara profesional, berdaya saing dengan memanfaatkan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pilar utama atau kekuatan utama pelaksana pertanian kerakyatan adalah usaha kecil, menengah dan koperasi. Sumber daya manusia yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berarti bahwa sumber daya manusia yang memahami dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Demikian juga pada sektor pertanian, SDM yang akan menjadi pelaksana pertanian kerakyatan harus memahami prinsip, falsafah dan praktik pertanian berkelanjutan. Pada konsideran UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman butir (b) dinyatakan bahwa sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan pertanian secara menyeluruh dan terpadu.

Pertanian berkelanjutan merupakan pengelolaan sumber daya alam dan orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan yang dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang (FAO, 1989). Pembangunan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan harus mampu mengkonservasi tanah, air, tanaman dan sumber genetik binatang, tidak merusak lingkungan, secara teknis tepat guna, secara ekonomi layak dan secara sosial dapat diterima.

Membangun Ekonomi Rakyat Asli Papua
Dinamika pembangunan di Papua seakan melupakan pembangunan ekonomi kerakyatan. Pemerintah benar-benar sibuk pada urusan birokrasi. Para elit politik lokal berkonspirasi untuk mengejar tampuk kekuasaan, sementara rakyat dididik untuk berharap yang instant.

Pembangunan yang diarahkan pada ekonomi kerakyatan diharapkan rakyat dapat bersaing dengan golongan pendatang yang rata-rata adalah golongan ekonomi menegah dan atas. Hal ini diharapkan mengantarkan rakyat asli Papua agar dapat dihargai sebgaimana mestinya di tanahnya sendiri.

Banyak daerah dimekarkan dengan maksud untuk kesejahteraan, akan tetapi sepertinya ekonomi rakyat asli Papua tetap saja morat marit, dan hal ini dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang datang untuk mencari hidup di tanah Papua dengan membaca peluang yang ada.

Dengan demikian adalah keliru jika ada yang mengatakan Otsus akan mensejahterakan rakyat asli Papua. Secara politik memang kita telah diberikan Otsus dari pemerintah pusat, namun itu tidak semuanya, nyatanya hinggakini kita tetap saja tidak mampu untuk melaksanakan otsus dengan sepenuhnya. Namun hal yang terpuruk adalah bahwa kenyataannya masih ada neokolonialisme yang bersarang dalam struktur ekonomi-politik di Papua. Struktur neokolonial yang menciptakan penderitaan berkepanjangan bagi sebagian besar rakyat Papua sementara sebagian orang serakah, hidup sejahtera dengan harta yang berlimpah.

Mentalitas masyarakat asli Papua harus berubah, yang tadinya citra anggota parlemen dan pejabat negara berorientasi pada kekuasaan dan feodal harus menjadi demokratis yang bertumpu pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Rakyat asli Papua membutuhkan pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Bukan pemerintah yang jauh dari jati dirinya yang luhur sebagai wakil dan pelayan rakyat.

Untuk itulah, perjuangan Otsus belum berakhir sampai di sini. Jutaan rakyat Papua hidupnya masih dibelenggu oleh kemiskinan dan kemelaratan. Kemiskinan penduduk di sini erat sekali kaitannya dengan ekonomi kerakyatan. Seperti itulah pembagunan di Papua yang berlogo Otsus.

Terlepas dari pembahasan di atas, proses pemberdayaan ekonomi rakyat adalah merupakan upaya seluruh lapisan masyarakat Papua. Keberhasilan dalam meningkatkan posisi ekonomi merupakan fungsi dari sistem sosial kita secara keseluruhan, dengan memperioritaskan pembagunan ekonomi kerakyatan bagi rakyat asli Papua, tanpa mengesampingkan pembangunan di bidang lain seperti kesehatan dan pendidikan yang juga sanggat penting.

Oleh karenanya, pemerintah memerhatikan nasib rakyat dengan memberdayakan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan. Mengubah mentalitas rakyat agar tidak lagi berharap instan. Di sisi lain dihaarakap pula mentalitas pemimpin daerah para birokrat dan elit politik lokal dapat megubah perilaku menyimpang dan lebih memperhatikan rakyat sesuai dengan tanggung jawabnya.

Sumber: Majalah SELANGKAH

Dampak Kegagalan Otsus Papua

Oleh
Neles Tebay

Sudah diakui bahwa pemerintah telah gagal melaksanakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua (Sinar Harapan, 26/11/2008). Kegagalan ini pasti membawa dampaknya sehingga pemerintah mesti siap menuai berbagai efek negatif yang muncul. Pemerintah perlu menyadari bahwa status Otonomi Khusus diberikan tujuh tahun lalu kepada Provinsi Papua sebagai jawaban atas tuntutan Merdeka alias “M” yang digaungkan oleh orang Papua. Sebagai bukti keseriusannya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Dipandang sebagai solusi politik yang realistis, komunitas internasional memuji Pemerintah Indonesia atas kebijakan Otsus ini. Dukungan bahwa Papua tetap bagian dari Indonesia pun mengalir dari berbagai negara di dunia. Komunitas internasional bertekad, bersama Pemerintah Indonesia, untuk mensukseskan implementasi UU Otsus Papua. Maka yang diharapkan adalah tingkat kesejahteraan hidup orang asli Papua bakal semakin baik, rasa keadilannya terjawab, dan hak hidupnya dijamin. Dengan demikian, bendera Bintang Kejora tidak dikibarkan dan tuntutan “M” tidak terdengar lagi karena orang Papua merasakan manfaat dari implementasi UU Otsus.
Rupanya asumsi di atas ini belum menjadi kenyataan. Karena orang Papua tidak merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya setelah pemberlakuan UU Otsus kendati triliunan rupiah sudah dikucurkan ke sana setiap tahun. Sama seperti sebelum 2001, anak-anak Papua di kampung sampai 2008 ini masih saja belum mendapatkan pendidikan bermutu. Puluhan orang Papua mati karena kolera, seperti di Kabupaten Dogiyai di mana sekitar 200-an warga Indonesia meninggal tetapi tidak digubris dengan cepat dan serius oleh pemerintah. Dengan atau tanpa izin, hutan Papua diambil-alih dan terus dibabat oleh perusahaan kelapa sawit dan kayu. Jumlah orang miskin di kampung-kampung terus bertambah.
Didorong oleh kecurigaaan dan ketidakpercayaan, pemerintah dengan sengaja menerbitkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan UU Otsus, memaksakan penerapannya, yang berakibat pada kekacauan dalam implementasi UU Otsus. Terbukti bahwa selama tujuh tahun ini pemerintah belum menyatakan niatnya untuk mengimplementasikan UU Otsus Papua secara penuh dan konsisten. Dan patut disesalkan bahwa pemerintah belum merasa bersalah atas kebijakan-kebijakan yang kontroversial ini.

International Parliaments
for West Papua
Kini pemerintah mulai menuai hasil dari ketidakseriusannya dalam melaksanakan UU Otsus Papua. Kepercayaan orang Papua terhadap pemerintah sudah mencapai titik terendah. Ramainya pengibaran bendera Bintang Kejora dalam tahun ini menunjukkan bahwa masalah-masalah yang melatarbelakangi tuntutan “M” belum diatasi. Dan itu berarti pemerintah gagal mengimplementasikan UU Otsus.
Ternyata komunitas internasional pun mulai memperlihatkan tanda ketidakpercayaan terhadap Indonesia. Ketidakpercayaan ini terungkap ketika dua anggota Kongres Amerika yang setelah mengunjungi Papua tahun lalu menyatakan kekecewaannya terhadap buruknya implementasi UU Otsus melalui suratnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah itu, 40 orang anggota Kongres Amerika meminta Presiden Yudhoyono untuk membebaskan dua tahanan politik orang Papua yakni Filep Karma dan Yusak Pakage.
Dalam bulan oktober tahun ini, kita semua dikagetkan oleh berita tentang peluncuran International Parliaments for West Papua (IPWP) dilakukan di House of Commons, 15 Oktober 2009, di London. Sekalipun tidak mewakili parlemen dan pemerintahnya, sejumlah anggota parlemen yang berasal dari beberapa negara telah bergabung dalam IPWP untuk secara bersama mengangkat masalah Papua. Dilaporkan bahwa peluncuran IPWP tersebut bukan acara parlemen Inggris, tapi inisiatif dari dua anggota parlemen saja. Mungkin karena itulah, Dubes Indonesia untuk Inggris menghibur kita dengan mengakui peluncuran trersebut tidak signifikan dan Menlu Hassan Wirajuda menyebut IPWP sebagai “hanya forum kongkow-kongkow”.
Sekalipun peluncuran IPWP tidak perlu dikhawatirkan, kita perlu tahu agenda-agendanya. Seperti yang dilaporkan oleh Cenderawasih Pos (22/10/2008), IPWP akan memperjuangkan, antara lain penentuan nasib sendiri yang baru sesuai hukum internasional bagi Papua, penarikan militer dari Papua, penempatan pasukan perdamaian di Papua di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penghentian penjualan senjata kepada Indonesia sampai semua militer ditarik keluar dari Papua, pengiriman misi pencarian fakta ke Papua. IPWP akan berjuang agar Sekretaris Jenderal PBB meninjau kembali peranan PBB dalam pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969, dan mengirim peninjau khusus PBB untuk memantau situasi hak-hak asasi manusia di Papua. Maka, jelas bahwa IPWP tidak menyinggung sama sekali tentang UU Otsus Papua dan penyelesaian masalah Papua melalui dialog.

Rebut Kepercayaan
Kita sulit memprediksi dampak peluncuran IPWP ini. Kita hanya bisa berasumsi bahwa kepercayaan dan dukungan komunitas internasional terhadap Indonesia bisa saja berkurang, sekalipun hal ini tidak bisa ditafsirkan sebagai dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Penurunan dukungan ini dapat saja terjadi, terlebih apabila Pemerintah tidak memperlihatkan niatnya untuk mengimplementasikan UU Otsus secara penuh dan konsisten sebagaimana yang diperlihatkan sejak 2001 hingga kini.
Mengingat dampak yang tidak sederhana ini, pemerintah mesti berusaha merebut kembali kepercayaan orang Papua serta mempertahankan dukungan internasional. Pertama-tama, pemerintah mesti mengakui secara jujur bahwa kegagalannya mengimplementasikan UU Otsus Papua secara konsisten telah melunturkan kepercayaan orang Papua dan mengurangi dukungan komunitas internasional terhadap masalah Papua.
Pemerintah juga mesti menyadari bahwa kepercayaan orang Papua dan komunitas internasional tidak bisa direbut dengan cara menangkap dan memenjarakan orang-orang Papua yang mengibarkan bendera Bintang Kejora atau yang memimpin demonstrasi dukungan terhadap peluncuran IPWP. Protes kepada anggota parlemen Inggris dan Kongres Amerika yang mengutak-utik soal Papua pun tidak akan membuahkan kepercayaan terhadap Indonesia. Kepercayaan yang mulai pudar bisa direbut kembali melalui dialog damai. Sebab itu pemerintah mesti bersedia melakukan dialog dengan orang Papua untuk membahas tentang implementasi UU Otsus Papua.
Dialog ini sangat diperlukan agar pemerintah dan orang Papua secara bersama-sama dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi UU Otsus, mencari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, serta membagi dan menetapkan peran bagi setiap stakeholder guna melaksanakan UU Otsus Papua secara utuh dan konsisten.

Penulis adalah dosen STFT Fajar Timur Abepura, Jayapura, Papua.

Ulahnya Transmigran Gelap

Oleh : Ones Madai

Program transmigrasi yang di canangkan oleh pemerintah pusat, melalui kementerian transmigrasi bekerja sama dengan pemerintah Propinsi papua merupakan program yang di muat dalam berbagai macam undang – undang serta surat keputusan yang berlevel caliber hingga level biasa, sesuai dengan kepentingan para elit lokal. Tiada henti – hentinya para transmigran menuju ke Papua, baik itu illegal dan legal.

Walaupun Pemerintah pusat mengeluarkan Undang – undang transmigrasi, namun di balik itu mudah ditelusurinya oleh masyarakat pribumi karena sifatnya legal, dan isu tersebut mudah tersebar di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat pribumi sangat mudah menyatakan pernyataan sikap entah itu menerima dan menolaknya para transmigran tersebut. Sangat di sayangkan jika para transmigran tersebut pengiriman gelap atau transmigran ilegal, baik itu sengaja di kirim oleh NKRI dengan maksud tertentu ataukah transmigran ke Papua dengan inisiatif sendiri hanya sekedar mencari secuap nasi, guna melengkapi dan memperbaiki taraf hidupnya.

Dengan berbagai macam komentar maupun alasan mereka. Ada yang mengatakan bahwa pergi jenguk istri, suami, famili dan berbagai macam alasan yang di biaskan ketika di tanya, namun di balik alasan tersebut menyimpan beribu – ribu ide atau gagasan. Ketika sampai di tanah Papua dan nikmati indahnya alam Papua beserta yang terkandung di perut bumi cenderawasih, sekalipun ia hanya menjenguk istri atau suami akan menetap untuk selamanya di bumi papua. Setelah orang tersebut menetap dan mendapatkan kekayaan dari apa yang menjadi bagian dari hidupnya. Iapun akan memanggil satu per satu dari kampung asalnya baik itu kerabatnya maupun familinya apalagi anggota keluarganya.

Hingga kini realita yang terjadi di tanah papua sebagian besar adalah penduduk transmigran ilegal yang mendominasinya, sehingga pemerhati suku, bangsa Papua perlu untuk menyikapi hal ini. Dengan meninjau kembali Undang – Undang yang telah di keluarkan dari kementerian transmigrasi. Yang seharusnya penduduk baru perlu melaporkan ke distrik setempat atau RT terdekat, namun kenyataannya belum memberikan bukti yang jelas. Hadirnya transmigran gelap mengakibatkan penduduk asli terpinggirkan dan ekologi Papua semakin punah. Apabila ekologi papua tidak dirawat dan di perhatikan maka generasi bangsa Papua akan kemana?. Dalam konservasi ekologi papua perlu keterlibatan dari berbagai elemen yang benar – benar membenahi, masalah lingkungan hidup di daerah sekitarnya.

Pelantikan Bupati Nabire Mundur Sebulan

15 April 2010

"Rencana pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Nabire oleh Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH, terancam mundur sebulan dari jadwal sebelumnya akibat padatnya kegiatan Kepala Daerah. Hal demikian sebagaimana penuturan Plt. Sekda Papua, Drs. Elia Ibrahim Loupatty,MM saat diwawancara usai memimpin rapat persiapan Raker Bupati dan Musrembangda Papua, di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (14/4). Dikatakan Elia Loupatty, dalam dua minggu kedepan, Gubernur akan menghadiri Pameran Exspo Infrastruktur Asia Pasific di Jakarta, sejak tanggal 14 s/d 17 April yang dilanjutkan dengan mengikuti rapat Gubernur se Indonesia di Bali, pada tanggal 21 s/d 22 April. “Nah, sekembalinya ke Jayapura, Gubernur akan memimpin Raker dan Musrembangda tanggal 23 sampai 27 April 2010. Sehingga dapat dikatakan padatnya jadwal kerja Gubernur di luar daerah, bakal menyebabkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nabire menjadi terganggu, ”tukas dia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sekda menghimbau masyarakat untuk bersabar dan menyadari masalah tersebut. Serta tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar. “Tetapi mari kita bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nabire agar tetap aman dan damai, ”imbaunya dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan 22 warga Papua berusia di atas 120 tahun

JAYAPURA- Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan 22 warga Papua berusia di atas 120 tahun. Rata-rata usia dari 22 penduduk tersebut berkisar antara 124 tahun hingga 130 tahun.

Mereka tersebar di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Merauke sebanyak delapan orang, Kabupaten Nabire 10 orang, Kabupaten Yapen dua orang dan Kabupaten Keerom dua orang. Penduduk tertua Papua berusia 130 tahun tinggal di Kabupaten Meraauke.

“Tetapi data ini, masih akan kita lakukan pendalaman,” kata Kepala Bidang Sosial BPS Papua Suntono, kepada wartawan di Jayapura, Selasa (22/6/2010).

Dijelaskan, Suntono, saat sensus penduduk di Papua bulan Mei lalu, petugas sensus menemukan data adanya penduduk usia tertua.

Berdasarkan data laporan tersebut, BPS akan melakukan pendalaman berupa pendataan kembali bagi penduduk yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan benar-benar berusia di atas 100 tahun, dan yang terpenting apakah sudah ada generasi ke lima dari yang bersangkutan.(ful)

Badan Pusat Statistik (BPS) Papua menemukan 2.868 suku terasing

JAYAPURA- Badan Pusat Statistik (BPS) Papua menemukan 2.868 suku terasing, yang tersebar di empat kabupaten.

Temuan menarik diketahui setelah petugas sensus penduduk tahun 2010 terjun ke lapangan pada bulan Mei lalu. Dari hasil pendataan diketahui mayoritas suku-suku terasing ini tersebar di Kabupaten Mappi, Yahukimo, Asmat dan Bouven Digoel.

Kepala Bidang Sosial BPS Papua Suntono menuturkan, akan ada penambahan jumlah suku terasing, tetapi yang menjadi kendala adalah informasi akan keberaadaan suku terasing ini diperoleh dari siapa.

“Data 2.868 ini kita dapat dari penginjil setempat, kemudian kita lakukan pendalaman ternyata benar, tetapi untuk jumlah itu, dipastikan akan terus bertambah hanya saja siapa yang akan memberikan informasi keberadaan mereka,” ujar Suntono kepada wartawan di Jayapura, Selasa (22/6/2010).

Kehidupan suku terasing ini, jelas Suntono, sehari-harinya mereka menetap di atas pohon yang dibuat merenyupai rumah. Tanpa sehelai pakaian yang melekat pada tubuh mereka, suku terasing di Papua ini mengkonsumsi buah dan dedaunan sebagai makanan sehari-hari.

“Mereka juga tidak bisa berbahasa Indonesia, tetapi untuk berbicara dengan orang asing, mereka menggunakan penerjemah,” lanjut Suntono.

Agar dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, suku terasing ini memanfaatkan lingkungan sekitar untuk berburu. “Berdasarkan kriteria kehidupan mereka itulah, BPS menyatakan mereka adalah suku terasing di Papua,” lanjut Suntono.
(ful)

OTSUS GAGAL - REFERENDUM SEBAGAI SOLUSI

OTSUS GAGAL - REFERENDUM SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH POLITIK PAPUA ...!!!

Realisasi kebijakan politik Negara dalam UU No. 21 tahun 2001 sebagai solusi bagi penyelesaian masalah politik di Papua menemui jalan buntu atas strategi untuk meredam aspirasi rakyat Papua untuk “kebebasan sejati”. Gonta ganti strategi adalah budaya kaum penjajah. Mulai dari pemekaran propinsi, kebijakan sandi-sandi operasi, provokasi rakyat sipil, pembantaian dan pembunuhan (melaui Operasi Militer) merupakan pilihan terbaik dalam mempertahankan eksistensi kebijakan walau mendapat protes dan penolakan dari rakyat Papua. Kebijakan atas respon aspirasi rakyat Papua dan implementasinya bernama, Otsus dan legitimasi Adat, Budaya dalam MRP bukanlah hal baru dibelahan dunia. Tetapi kebijakan Otsus model Negara bagi Papua sudah barang basih dan lama diterapkan di wilayah lain seperti konsep Otonomi khusus untuk kalangan indeginius people Saami di Skanavia, Otonomi untuk etnik Inuit di Kanada, romans sampai dengan Otsus untuk orang Gaelic dan Celtic di Irlandia, selanjutnya format Otonomisasi di Asia Pasifik yaitu kasus Otsus di Bouganvilea di Papua New Guinea merupakan paket politik yang sengaja diterapkan bagi kaum minoritas, bahwa konsep semacam Otsus adalah hadiah atas jawaban tuntutan kaum minoritas untuk bebas.

MRP sebagai lembaga legitimasi Otsus telah menyatakan dalam Mubes MRP tanggal 9-10 Juni 2010 bahwa Otsus gagal dalam penerapanya di Papua.

Maka untuk menindaklanjuti desakan MRP kepada DPR-P untuk mengadakan sidang pleno pada tanggal 8 Juli 2010 harus didorong oleh gerakan massa Rakyat Papua diseluruh pelosok negeri, Indonesia dan Internasional. Sehingga partisipasi kita massa mahasiswa Papua di Jawa dan Bali untuk bersama Rakyat mengawal proses tersebut akan diadakan Aksi Nasional pada :



Tuntutan : “Otsus Gagal – Referendum sebagai Solusi Penyelesaian Masalah Politik
Papua”

Demikian Seruan Aksi Nasional ini kami buat, atas partisipasi dan dukungan Kawan-kawan Mahasiswa Papua untuk bersama seluruh komponen massa Rakyat Papua untuk mengawal pleno DPR-P yang akan berlangsung, kami ucapkan terima kasih.

Tunduk tertindas atau bangkit melawan, karena mundur adalah penghianatan!

Papua Membutuhkan SDM yang Handal

Papua Membutuhkan SDM yang Handal

Oleh : Ones Madaiibo

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi mempunyai dampak yang sangat kuat terhadap manajemen sumber daya manusia dan skillnya. Fenomena social masa kini dan masa depan dalam era ini, yang sangat menentukan adalah sumber daya manusia dan skill. Sumber daya manusia dan skill merupakan modal dan kekayaan terpenting dari kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting, mutlak, dianalisis dan di kembangkan dengan cara tersebut, waktu, tenaga, dan kemampuannya, benar – benar dapat di manfaatkan secara optimal bagi kepentingan umum maupun kepentingan individu.

Bangsa melanesia merupakan salah satu propinsi yang terletak di ufuk timur indonesia dengan sumber daya manusia dan skill yang relatif rendah di bahwa standar ketuntasan. namun, sumber daya alam ( SDA ) yang berada dalam perut bumi cenderawasih sangat bervariasi dan beraneka ragam seperti emas, tembaga, perak dll, dan sering di juluki juga sebagai pulau yang terkaya dengan kata lain, dapur Indonesia secara khusus dan dapur Dunia secara umum

Untuk mengolah dapur dunia tersebut bangsa melanesia harus benar – benar mempersiapkan sumber daya manusia ( SDM ) yang mapan dan keterampilan ( SKILL) yang sangat harus berkompoten di dalam bidang yang di tekuni sehingga solusi untuk orang melanesia akan terwujud dan tercapai sesuai keinginan dan kemauan bangsa Melanesia itu sendiri. Namun untuk mewujudkan impian tersebut bangsa melanesia benar – benar punya semangat, motivasi, dan keinginan yang tinggi terhadap perkembangan yang sementara merajalelah di muka bumi baik dalam bidang yang tekuni maupun yang bukan merupakan bidangnya.

Dalam era global ini orang melanesia harus pintar – pintar mencari solusi untuk mempersiapkan sumber daya manusia ( SDM ) dan keterampilan ( SKILL) yang berorientasi ke masa yang akan datang supaya kedepannya agar orang melanesia sendiri yang intervensi di alam cenderawasih.
Untuk mengolah sumber daya alam ( SDA ) tersebut dalam lingkungan hidup orang melanesia harus menciptakan interaksi yang baik dan berkesenambungan sehingga di antara kita sendiri ( orang papua ) akan selalu keseimbangan. Keseimbangan demikian boleh akan tergantung pada kerja sama dari semua lapisan bangsa melenesia baik itu lembaga pemerintahan, swasta, maupun lembaga dari kemasyarakatan artinya jika ada intervensi dari pihak – pihak yang berwewenang maka sumber daya alam akan di olah secara benar sehingga hasilnya akan merata sampai ke kalangan masyarakat yang jelata dan tertindas.

Menurut kepahaman orang non – papua, negeri melanesia adalah negeri yang kaya dan beraneka ragam sumber daya alam ( SDA ) yang di miliki oleh orang melanesia, namun hal tentang Negeri yang kaya yang di ungkapkan oleh non - Papua tersebut, untuk kepribadian manusia papua sebagai anak kaum kulit hitam dan rambut keriting dari bangsa melanesia, tidak ditanggapi dengan serius, karena sumber daya alam yang di nikmati adalah orang – orang non – Papua dan orang – orang melanesia yang bersifat elit politik sehingga adanya sumber daya alam di papua tidak dirasakan oleh masyarakat yang berdomisili di dusun – dusun dan kampung – kampung.

Peran Kaum Intelek Dalam Perkembangan Bangsa Melanesia

Dengan berkembangnya zaman – zaman yang modern, maka di tinjau belahan dunia yang berkembang saat ini, baik itu negara maju maupun negara berkembang pada prinsipnya mereka persiapkan sumber daya manusia dan ketrampilan yang mapan sehingga untuk pengelolahan tidak di libatkan orang – orang dari negara lain.

Untuk membangun negeri melanesia, kaum intelek yang merasa terpanggil benar – benar harus mempersiapkan sumber daya manusia dan skillnya dalam bidang yang di miliki dan di tekuni saat perkuliahan atau kursus, sehingga ketika anda ( kaum Intelek ) turun lapangan ( TURLAP) menjadi orang yang berkompoten dan bisa mengaplikasikan di kalangan masyarakat melanesia.
Akhirnya sebagai kaum intelektual, marilah kita tekuni prospek belajar kita semoga apa yang kita tekuni menjadi dasar ilmu bagi kita secara khusus, dan dasar ilmu bagi bangsa melanesia secara umum, sehingga anda ( kaum intelek) yang mengubah dan mengolah bumi cenderawasih untuk generasi yang mendatang.

29 Maret 2010

29 Maret 2010

Indonesia genosida di Papua Barat sekarang target budaya sakral yang sudah ada selama ribuan tahun di sana

Tidak puas dengan membunuh lebih dari 400.000 penduduk asli Papua sejak menjajah negara di akhir 1960-an, Indonesia kini menunjukkan maksudnya untuk melenyapkan remnents budaya suci yang ada di Papua Barat sejak Zaman Batu. Baru anti-pornografi undang-undang akan melihat menghapus hak masyarakat adat untuk berpakaian seperti yang telah mereka lakukan selama berabad-abad, dengan laki-laki suku dilarang dari memakai kotekas penis dan wanita dilarang mengenakan rok tradisional rumput.

Dalam tanah tempat bermain musik tradisional telah lama dilarang, dan peningkatan dari tanah bendera orang risiko ditembak atau dilempar di penjara selama 15 tahun, ia datang sedikit mengejutkan bahwa Indonesia kini menargetkan satu dari beberapa sisa simbol Papua Barat. Bentuk genosida budaya lain bab memalukan dalam sejarah Republik Indonesia. Jauh dari demokrasi ', rezim Indonesia telah berusaha untuk membungkam rakyat Papua Barat. Mari kita berharap tangisan dan jeritan teror yang berasal dari dataran tinggi Papua Barat akan segera didengar oleh para pemimpin Barat. Waktu berjalan keluar untuk orang-orang. Dunia harus berdiri sampai ke Indonesia seperti yang mereka lakukan dengan krisis Timor Timur pada tahun 1999. Kurangnya tindakan sekarang akan dilihat sebagai unforgiveable oleh generasi-generasi masa depan ketika umat Papua telah akhirnya telah dieliminasi.

By : free West Papua

Cara Mudah Mendownload Video di You Tube

Cara Mudah Mendownload Video di You Tube

Banyak cara untuk men download video dari Youtube. Pada dasarnya, video yang ada di Youtube berformat .flv, salah satu format keluaran Flash yang bisa disetel dengan FLV Player.

Untuk bisa melihatnya (setelah di download), kita perlu FLV Player untuk memutarnya, atau melakukan konversi ke format lain yang bisa di putar oleh Media Player.

Untuk mendownloadnya, ada beberapa cara yang mungkin bisa dipilih mana yang paling mudah dan sederhana untuk Anda untuk download video youtube.

Berikut Cara Download Video dari Youtube yang bisa dicoba:

Download Video dari PC

1. Internet Download Manager (IDM)

   Sebenernya Internet Download Manager atau IDM merupakan program yang mempercepat proses download sebuah file (download accellerator), tapi, di versi-versi terbarunya, kini video-video bisa langsung didownload hanya dengan klik saja. Biasanya ada tab yang muncul diatas video yang bisa didownload seperti pada gambar dibawah.

2. Real Player Gold

   Untuk mendownload Video Youtube via komputer, bisa kita lakukan langsung jika kita memiliki program Real Player Gold. Jika kita memiliki program tersebut di komputer kita, kapanpun ada video berbasis flash di situs apapun, cukup menggunakan klik kanan diatas video yang akan kita download dan pilih "Download Video"

3. Easy YouTube Video Downloader

   Jika Anda menggunakan browser Firefox, silahkan install plugin Easy YouTube Video Downloader yang membuat Firefox mampu mendownload video semudah klik kanan saja.

Langkah-Langkah yang diperlukan

1. Gunakan browser Mozilla Firefox, kalau belum punya bisa didownload di http://mozilla.com
2. Kalau Firefox sudah ter-install, berikutnya install Internet Download Manager, yang aslinya harus beli atau donlot versi baj*kannya disini..
3. Install addons IDM untuk Firefox (kalo belum ada di pc kamu) atau addons Flashgot
4. Done!
5. Harusnya, setelah keduanya terinstall, setiap ada video di Youtube atau di situs lainnya tinggal ditunjuk trus ada icon downloadnya kayak gambar dibawah ini ..

Download Video dari Video Downloader

1. Downloader9

   Situs video downloader ini merupakan situs yang cukup mudah dan sederhana. Anda hanya perlu meng-copy paste URL Video dari Youtube, Metacafe, DailyMotion, dll dan langsung mendownload videonya. Jangan lupa, anda harus memberikan ekstensi .FLV ketika mendownload video, agar bisa diputar di FLV Player Anda.

2. KeepVid

   Mirip dengan situs Downloader9, situs ini juga bisa membantu mendownload video dari beberapa portal video. KeepVid juga membantu mengkonversikannya ke format FLV atau MP4.

3. Vixy

   Vixy membantu download video dengan mengkonversikannya ke format AVI, MOV, MP4, dan 3GP. Situs ini cukup mudah digunakan, dengan beberapa iklan yang cukup banyak.

4. VideoDownloadX

   Situs gratis ini juga bagus, cuma memang cukup banyak iklannya. Jadi jangan terkecoh mengklik iklan disana ketika mau download atau mau melakukan rename terhadap video.

5. SaveTube

   Ini merupakan situs video downloader yang cukup simpel. Cukup copy paste dan download.

6. VideoGetting

   Situs ini gratis dan menyediakan fasilitas konversi langsung ke format video lain seperti WMV, MP3, MP4, MOV, 3GP, AVI, MPG, dll. Walau multi fungsi, situs ini cukup mengganggu karena iklan-iklan pop-upnya.

Sejarah Narkoba

Sejarah Narkoba

Kurang lebih 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga opion atau kemudian lebih dikenal dengan nama opium (candu=papavor samniferitum). Tahun 1806 seorang dokter bernama Frederich Wilhelm menemukan modifikasi candu yang dicampur amoniak yang dikenal dengan nama Morphiin. Tahun 1856 waktu pecah perang saudara di AS, Morphin digunakan untuk penghilang rasa sakit akibat luka perang.
Tahun 1874 seorang ahli kimia Alder Wright merebus cairan morphin dengan asam anhidrat. Campuran ini diuji coba kepada anjing. Anjing tersebut memberikan reaksi yaitu : mengantuk, tiarap, ketakutan, dan muntah-muntah. Tahun 1898 pabrik obat Bayer memproduksi produk obat tersebut dengan nama Heroin, sebagai obat resmi penghilang sakit.
Saat ini, heroin tidak lagi dipakai sebagai obat, hanya morphin saja. Kokain berasal dari tumbuhan coca yang tumbuh di Peru dan Bolivia. Biasanya digunakan untuk penyembuhan asma dan TBC. Kemajuan teknologi memungkinkan candu tersebut dijual dalam bentuk obat-obatan setelah diberi campuran khusus dan jenisnyapun bertambah banyak.

Definisi Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya.
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupuan semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui penagruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada akivitas mental dan perilaku.
Bahan adiktif adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan.

Jenis-Jenis Narkoba

Mungkin Kamu belum tahu tentang berbagai jenis Narkoba

yang ada , karena nama yang dipakai di masyarakat adalah

nama Gaulnya ,jadi jauh berbeda dengan nama aslinya atau

nama resminya.

PUTAUW Nma lainnya adalah Pe-te ,zat ini ada lah turunan ke lima - ke enam dari He roin yang dibuat dari bungan yang na manya Opium. Ada dua jenis yaitu jenis Banana dan jenis Snow White yang berbentuk se perti Bedak.

CIRI PENGGUNA PUTAUW

Pada tahap awal biasanya pengguna akan terlihat tidak berse

mangat ,mata sayu ,pucat ,tidak dapat berkonsentrasi ,hidung

sering terasa gatal , mual dan selalu terlihat mengantuk.!

Kurus karena nafsu makan berkurang ,emosi sangat labil , se

hingga sering marah dan sering pusing atau sakit kepala.

SAKAUW

Adalah terhentinya suplai PUTAUW sehingga akan menimbul

kan gejala mual-mual , mata dan hidung berair ,tulang dan sendi-sendi terasa ngilu , badan berkeringat tidak wajar dan

pemakai terlihat menggigil seperti kedinginan.

SHABU - SHABU

Ini adalah nama GAUL dari Methamphetamine ,berbentuk kris

tal seperti gula pasir atau seperti VETSIN (bumbu penyedap

makanan).

Ada beberapa jenis antara lain : Chystal ,Coconut ,Gold River.

CIRI PENGGUNA SHABU - SHABU :

Setelah menggunakannya ,pemakai akan terlihat bersemangat

, tapi juga cenderung Paranoid (suka curiga) ,terkesan tidak

bisa diam, tidak bisa tidur karena cenderung untuk terus ber

aktivitas ,tapi tetap akan sulit berfikir dengan baik.

ECSTASY

Yang satu ini adalah zat Psikotropika ,jenis yang populer ber

edar dimasyarakat adalah : Alladin , Apel , Electric , Butter

fly dengan nama Gaul yang bermacam - macam.

CIRI PENGGUNA ECSTASY

Setelah memakai pengguna akan menjadi energik tapi mata

sayu dan pucat, berkeringat dan tidak bisa diam ,dan susah tidur.

Efek Negatif yang dapat timbul adalah kerusakan saraf otak

dehidrasi (kurang cairan) ,gangguan lever ,tulang dan gigi

keropos , kerusakan saraf mata dan tidak nafsu makan.

CANNABIS

Cannabis atau yang dikenal juga dengan nama Tetrahidrocana

hidrol ,adalah jenis tanaman yang dikeringkan dengan efek da

pat membuat pemakainya menjadi TELER atau FLY.

CIRI PENGGUNA CANNABIS

Biasanya setelah menggunakan mata akan terlihat sembah

atau kantung mata terlihat bengkak ,merah dan berair , ter

lihat sering bengong ,pendengaran seperti berkurang , sulit

berpikir ,perasaan gembira dan selalu tertawa ,tapi juga da

pat cepat menjadi marah dan tidak bergairah.

Sumber : BNN, 200

Alam Paniai

Senja Indah Tage Biru - Paniai

Dampak Foto Dermaga Dinubutu - Aga

Nampak Jembata Komopa - Paniai

Nampak Foto Gunung Bobairo dari lapangan

HAM di Papua Tidak ada Perubahan

Situasi HAM di Papua Tidak ada Perubahan

Posted on February 22, 2008 by elshamnewsservice

Aparat militer di Papua menangkap dua anggotanya berkaitan dengan kasus penembakan warga sipil Januari lalu. Militer sudah lama dituduh atas serangkaian pelanggaran hak azasi manusia di Papua, tapi penahanan anggotanya jarang sekali dilakukan. Bagaimana sebenarnya situasi HAM di Papua? Apakah pelanggaran HAM masih berjalan terus? Berikut wawancara Radio Nederland Wereldomroep dengan Aloysius Renwarin, Direktur Elsham Papua.

Aloysius Renwarin [AR]: Hak azasi manusia pada saat pelaksanaan opsus sejak tahun 2001 ini, sebenarnya tidak ada perubahan, sebab di sana-sini terjadi pelanggaran hak azasi manusia. Misalnya tahun lalu kurang lebih ada sekitar enam orang yang tertembak di Papua, di daerah pegunungan tengah ada di Jayapura dan di Puncak Jaya.
Dan kembali pada awal tahun ini juga, pada bulan Januari kemarin terjadi penembakan warga sipil pada tanggal 31 Januari di desa Nambut di kabupaten Puncak Jaya, mengakibatkan seorang meninggal atas nama Omanggen Wonda, 25 tahun. Hingga kini ini lagi diusut oleh aparat militer untuk dibawa ke pengadilan militer. Sebenarnya ini kan terjadi pelanggaran hak azasi manusia. Biarlah Komnas HAM dari Jakarta melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut.

Tidak Ada Hasilnya

Radio Nederland Wereldomroep [RNW]: Jadi pelanggaran HAM masih berjalan terus?

AR: Ya, kalau lihat dari eskalasi pelanggaran HAM pasca reformasi ini, Indonesia sama saja. Waktu zaman Soeharto terjadi berbagai pelanggaran HAM, di era reformasi ini terjadi pelanggaran HAM apalagi daerah otonomi khusus dengan menghargai nilai-nilai hak azasi manusia ternyata di sana-sini selalu bunyi ledakan bedil, masih makan korban bagi rakyat sipil.

RNW: Menurut anda bagaimana p! enyelesaian pelanggaran HAM di Papua?

AR: Sebenarnya kasus-kasus yang sudah dibawa ke pengadilan HAM misalnya kasus Abepura, itu tidak membuahkan hasil. Para pelaku pelanggaran HAM kasus Abepura itu, tahun 2000 dibawa ke Pengadilan HAM di kota Makassar. Malah para pelakunya semuanya bebas. Dua kasus besar di Papua di era reformasi ini, kasus Wondiboi di daerah Manokwari dan kedua kasus Wamena berdarah, itu sudah dibawa ke Pengadilan Kejaksaan Agung hingga kini belum dibawa ke pengadilan hak azasi manusia.

Jadi saya lihat tidak ada iktikad baik dari pemerintah Indonesia, untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, kendatipun telah ada undang-undang HAM, maupun undang-undang pengadilan HAM tidak bisa menyeret para pelaku kejahatan kemanusiaan ini ke pengadilan hak azasi manusia.

Peluang Konflik Makin Besar

RNW: Apakah anda masih optimis pelanggaran HAM di Papua, bisa diselesaikan?

AR: Kalau dilihat dengan kondisi Papua, realita beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir ini kan membuka ruang konflik semakin besar, misalnya dengan pemekaran-pemekaran Papua menjadi tiga provinsi baru akan bertambah, selain ada dua provinsi Irian Jaya Barat dan Papua. Juga terjadi kelompok pro dan kontra. Ini akan mengakibatkan berbagai eskalasi pelanggaran hak azasi manusia akan tetap naik, di mana ada yang mendukung pemekaran, ada yang menolak dan mengabaikan amanat undang-undang 21 itu, sehingga kalau dilihat pelaksanaan otsus Papua ini sudah tidak ada gigi lagi. Sehingga peluang konflik semakin besar di Papua dan pasti akan terjadi pelanggaran hak azasi manusia.

RNW: Hari ini dua militer ditangkap di Papua berkaitan dengan kasus penembakan Januari lalu. Melihat tertangkapnya dua militer itu apakah menurut anda ini merupakan awal dari penyelesaian pelanggaran HAM?

AR: Sebenarnya tertangkap dua anggota militer kan penyelesaian terhadap pidana militer. Yang diinginkan oleh rakyat Papua adalah berbagai kasus pelanggaran HAM yang telah dilaporkan misalnya ke Kejaksaan Agung kasus Wasior, kasus di Manokwari.

Kedua kasus di Wamena itu diungkapkan sehingga kasus yang ada sekarang, penembakan atas nama Omanggen Wonda itu dibawa ke pengadilan militer. Pengadilan Militer akan membuat ruang lingkup. Pelanggaran hak azasi manusia ini susah diungkapkan. Kalau TNI yang melakukan, oknum akan diadili, pribadi orang akan diadili, anggota militer itu akan diadili di Mahkamah militer, sehingga tidak membuka penegakan hak azasi manusia dan pembelajaran hukum dan hak azasi manusia bagi rakyat Papua.

RNW: Tapi melihat tertangkapnya dua militer itu, apakah menurut anda tentara serius menindak pelanggar-pelanggar HAM?
AR: Ya, saya pikir di era reformasi, TNI di Papua mulai membenahi diri dan bisa melakukan, apalagi seorang panglima bisa memerintahkan menangkap dua anak buah untuk melalui proses hukum. Saya kira itu hal yang kita bisa ajukan jempol. Masih banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum diselesaikan sehingga ini kan tanggung jawab negara untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Baik ke pengadilan hak azasi manusia atau ke pengadilan sipil yang lain.

RNW: Kalau melihat situasi HAM sekarang, apa harapan anda untuk Papua?

AR: Saya kira yang bisa menyelesaikan Papua kan lewat dialog antara Jakarta dan Papua. Sebab sumber daya alam ini kan digerogoti tanpa ada kompromi dengan rakyat. Sejak awal masuknya NKRI di Tanah Papua, misalnya kasus Freeport juga kasus-kasus lain, sudah saatnya sekarang dialog. Kedua melakukan rekonsiliasi dan ketiga bisa menyelesaikan kasus-kasus HAM.

Source: Radio Nederland Wereldomroep

Filed under: HAM

Perbedaan Kabel Straight dan cross

Buat contekan bila sewaktu-waktu lupa.

Untuk menghubungkan dua buah komputer atau menghubungkan dua buah HUB/Switch dengan kabel UTP, dapat menggunakan kabel crossover. Jika mau menghubungkan komputer ke HUB/Switch, gunakan kabel straight.

Dalam pengkabelan straight dan cross, kita bisa lihat standar yang sudah ditetapkan untuk masalah pengkabelan ini, EIA/TIA 568A dan EIA/TIA 568B.

EIA/TIA 568A --- EIA/TIA 568B

Kabel Straight
Kabel straight adalah istilah untuk kabel yang menggunakan standar yang sama pada kedua ujung kabelnya, bisa EIA/TIA 568A atau EIA/TIA 568B pada kedua ujung kabel. Sederhananya, urutan warna pada kedua ujung kabel sama. Pada kabel straight, pin 1 di salah satu ujung kabel terhubung ke pin 1 pada ujung lainnya, pin 2 terhubung ke pin 2 di ujung lainnya, dan seterusnya.

Jadi, ketika PC mengirim data pada pin 1 dan 2 lewat kabel straight ke Switch, Switch menerima data pada pin 1 dan 2. Nah, karena pin 1 dan 2 pada switch tidak akan digunakan untuk mengirim data sebagaimana halnya pin 1 dan 2 pada PC, maka Switch
menggunakan pin 3 dan 6 untuk mengirim data ke PC, karena PC menerima data pada pin 3 dan 6.

Lebih detailnya, lihat gambar berikut : [klik untuk memperbesar]

Kabel Straight" border="0" width="380" height="380">
Penggunaan kabel straight :
menghubungkan komputer ke port biasa di Switch.
menghubungkan komputer ke port LAN modem cable/DSL.
menghubungkan port WAN router ke port LAN modem cable/DSL.
menghubungkan port LAN router ke port uplink di Switch.
menghubungkan 2 HUB/Switch dengan salah satu HUB/Switch menggunakan port uplink dan yang lainnya menggunakan port biasa

Kabel crossover
Kabel crossover menggunakan EIA/TIA 568A pada salah satu ujung kabelnya dan EIA/TIA 568B pada ujung kabel lainnya.

Kabel Crossover" border="0" width="380" height="380">
Pada gambar, pin 1 dan 2 di ujung A terhubung ke pin 3 dan 6 di ujung B, begitu pula pin 1 dan 2 di ujung B yang terhubung ke pin 3 dan 6 di ujung A. Jadi, pin 1 dan 2 pada setiap ujung kabel digunakan untuk mengirim data, sedangkan pin 3 dan 6 pada setiap ujung kabel digunakan untuk menerima data, karena pin 1 dan 2 saling terhubung secara berseberangan dengan pin 3 dan 6.

Untuk mengenali sebuah kabel apakah crossover ataupun straight adalah dengan hanya melihat salah satu ujung kabel. Jika urutan warna kabel pada pin 1 adalah Putih Hijau, maka kabel tersebut adalah kabel crossover (padahal jika ujung yang satunya lagi juga memiliki urutan warna yang sama yaitu Putih Hijau sebagai pin 1, maka kabel tersebut adalah kabel Straight). Tapi untungnya, kebanyakan kabel menggunakan standar EIA/TIA 568B pada kedua ujung kabelnya.

Penggunaan kabel crossover :
menghubungkan 2 buah komputer secara langsung
menghubungkan 2 buah HUB/Switch menggunakan port biasa diantara kedua HUB/Switch.
menghubungkan komputer ke port uplink Switch
menghubungkan port LAN router ke port biasa di HUB/Switch

Port biasa VS Port uplink
Untuk menghubungkan dua buah HUB/Switch atau menghubungkan dua buah komputer secara langsung dibutuhkan kabel crossover. Tapi jika HUB/Switch atau Network Interface Card (NIC) atau peralatan network lainnya menyediakan Uplinkport atau MDI/MDI-X anda bisa menggunakan kabel straight untuk menghubungkan ke port biasa di HUB/Switch atau Network Interface Card atau peralatan network lainnya.



Sumber: SoloCyberCity

Papua diantara Konflik Kepentingan dan Genocide

Opini Umum

---

PAPUA DIANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN GENOCIDE By Esther Haluk Mar 8, 2006, 01:12

Sahabat sekalian, ada hal-hal yang kini tengah mengusik nurani. Ada permasalahan yang benar-benar butuh perhatian kita, karena sangat urgent untuk dikaji. Mengapa tingkat kematian masyarakat, angka kematian ibu dan anak sangat tinggi, apakah kematian mereka akibat penyakit, kematian normal, kecelakaan murni atau merupakan starategi genocide terselubung ??

Pertanyaan-pertanyaan diatas terkadang sangat mengusik karena ada teman-teman yang menceritakan bahwa di kota Numbay (ibu kota Papua) tingkat kematian sangat tinggi baik akibat kecelakaan lalu lintas, sakit, pembunuhan dan sebagainya.

Bila tinginya tingkat kematian diakibatkan karena kecelakaan murni, maka bisa kita renungkan seberapa padat lalu lintas dikota-kota Papua di banding beberapa kota besar di Jawa sehingga kecelakaan lalu lintas bisa menjadi penyebab utama tingginya tingkat kematian ? Selain itu jika memang itu akibat kriminalitas murni, maka apakah motifnya ? mengapa korban-korban kriminalitas tersebut tidak diusut sampai tuntas ? Mengapa fenomena tingginya tingkat kematian sama sekali tidak mengusik masyarakat bahkan dianggap lumrah(pemakluman-pemakluman? sedangkan tingkat pertumbuhan atau pertambahan jumlah penduduk tidak terlalu pesat karena jumalah penduduk dari BPS (Pusat Statistik 1991-kini) tidak terjadi pertambahan penduduk yang signifikan apalagi dengan tingginya tingkat kematian ibu dan bayi ditiap kabupaten di Papua.

Dengan tingginya tingkat rata-rata kematian orang Papua setiap bulan bisa dibayangkan bahwa sebenarnya jumlah penduduk tanpa disadari semakin berkurang. Hal tersebutlah yang menyebabkan tingkat pertambahan penduduk tidak pernah lebih dari 1%.

Dengan membeberkan fakta ini, saya tidak bermaksud untuk mengajak saudara skalian untuk berfikir picik namun saya hanya bermaksud memberi wacana tentang fenomena yang ada dalam masyarakat kita. Dengan pemaparan permasalahn diatas kita bisa bertanya sebenarnya ada permasalahan kriminalitas yang cukup akut ataukah ini bagian dari program genocide terselubung? Jika karena tingkat kriminalitas; maka kita harus kembali melihat bahwa Papua sekarang sangat beda jauh dari keadaan dulu dimana tingkat kematian tinggi karena kebiasaan perang suku dimana dendam antar suku dibayar dengan kematian anggota suku tertentu namun di era yang sudah modern ini hal tersebut tidak terjadi lagi.

Fakta yang ada adalah kasus kematian tersebut pada umumnya terjadi diwaktu malam.Selain itu, untuk didaerah pegunungan yang terkadang sulit dijangkau terjadi juga banyak kematian namun isu yang dimunculkan justru si A atau B adalah anggota GPK/OPM. Pembunuhan lebih legal dilakukan setelah terlebih dahulu di beri stigma bahwa ia anggota OPM.Jika hal ini terus dibiarkan maka orang Papua akan semakin punah secara perlahan-lahan.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa sudah banyak operasi militer yang pernah dilakukan di Papua terkadang dengan terlebih dulu menghembuskan isu; misalnya isu suanggi perempuan bernama Klarce. Ketika isu ini berhembus terjadi banyak pembunuhan masyarakat khususnya laki-laki namun masyarakat bersikap pasif karena mitos local seperti ini yang dipakai.

Satu contoh nyata lainnya adalah; sebelum pembunuhan Ketua Dewan Presidium Papua Theys Eluay didahului dengan berhembus isu manusia pembunuh bertopeng yang menyerang masyarakat yang keluar diwaktu malam. Sehingga bila ada peristiwa kematian, maka alasan utama yang akan dimunculkan adalah bahwa orang tersebut keluar dimalam hari sehingga dibunuh oleh kelompok ninja tersebut.

Pemakluman akan keadaan tersebut sangat berbahaya karena dengan adanya permainan isu maka penghilangan ataupun pembunuhan kilat terhadap orang Papua, atau aktivis gerakan, dan para pekerja kemanusiaan dan LSM akan semakin legal. Sebagai orang Papua, kita sendiri tahu bahwa isu seperti suanggi terbang dan sebagainya tidak akan terjadi tanpa alasan yang tepat dan jelas apalagi kematian yang terjadi dilakukan secara acak dan bukan pada suku atau klan tertentu saja. Bisa dipastikan bahwa ada scenario besar dengan label genocide yang sedang dilakukan di Papua dan harus kita waspadai.

Fakta yang pernah terpublikasi dalam bentuk tulisan; jurnal ataupun buku memaparkan dengan jelas bahwa semenjak masyarakat mulai melancarkan protes ke Pusat (Jakarta) maka tingkat kematian semakin tinggi baik oleh penyakit (AIDS) pembunuhan (kriminalitas), kematian ibu dan anak pada saat proses kelahiran, tingkat kematian akibat pengaruh zat adiktif misalnya alcohol dan narkoba. Kita bisa berkaca dari pengalaman bangsa asli Australia (Aborigin) yang dimusnakan pelan-pelan dengan pensuplaian minuman beralkohol yang mengandung racun dengan label berbeda juga kadar alcohol yang berbeda dari masyarakat kulit putih Australia. Juga pada suku Indian (Amerika) dimana pendatang-pendatang dari Eropa sengaja menyebarkan penyakit cacar, typus dan kolera serta pneumonia yang merupakan jenis penyakit baru yang tidak pernah dikenal oleh masyarakat yang menyebabkan kematian sekian puluh ribu penduduk asli Indian (Jamil Salmi).*

Sudah bukan saatnya lagi kita membiarkan hal tersebut terjadi dengan bersikap pasif melihat kenyataan ini. Karena jika kita bersikap pasif maka kejahatan dengan penggelapan data statistic yang tidak transparan mengenai jumlah penduduk Papua akan tetap terjadi terus. Dengan penggelapan data jumlah penduduk maka akan melegitimasi penghilangan atau pembunuhan etnis secara besar-besaran yaitu dengan tetap mengedepankan jumlah fiktif sedangkan jumlah sisa dari jumlah penduduk yang sebenarnya akan dianggap sah untuk dihilangkan. Diam akan berarti bersikap pasrah dan permisif untuk dipunahkan secara pelan-pelan.

Semenjak tuntutan masyarakat Papua semakin intens maka pengiriman pasukan militer non-organic ke Papua dilakukan dalam jumlah besar ke Papua. Hal tersebut bisa terlihat dari banyaknya ojek diberbagai kota di Papua, atau pedagang keliling yang menjajahkan barang dagangan sampai kedaerah pelosok Papua untuk mendata dan memata-matai semua kegiatan masyarakat. Pengiriman pasukan militer tersebut juga didukung dengan UU Anti Terorisme, RUU TNI yang disahkan oleh DPR.

Selain kedua produk hokum diatas, saat ini RUU Pengamanan Objek Vital Negara oleh TNI sedang diusahakan untuk diberlakukan demi menanggulangi tidak terulangnya kasus-kasus protes atau pemblokiran oleh masyarakat terhadap perusahaan asing seperti Freeport, British Petroleum (BP) dan lainnya. Kasus terakhir yang terjadi di Papua adalah kasus penembakan aparat terhadap para pendulang emas yang berakhir dengan pemblokiran oleh Masyarakat di Mile 72-74. Kejadian di PT FI (22/02/2006) tersebut adalah contoh kekerasan aparat maupun negara yang paling nyata karena sangat melecehkan orang Papua. Melecehkan karena hanya mendulang sisa-sisa dari tailing (sampah) tambang saja harus dihadapi dengan kekerasan bersenjata.


Ironis, karena pencurian yang terjadi secara besar-besaran didepan hidung kita tak pernah kita protes tetapi ketika masyarakat kita yang mendulang ssampah Freeport dilecehkan kita bangkit untuk menuntut penutupan. Kita adalah tuan atas kekayaan alam, dan hal yang paling ditakutkan oleh rezim penindas adalah ketika seluruh kekuatan rakyat bersatu melakukan pemblokiran terhadap pertambangan asing dan menutupnya. Dijaman yang semakin modern ini ada banyak manusia dibelahan dunia manapun yang akan mendengar teriakan kita melalui semua saluran teknologi yang ada.

Contoh yang paling kongkrit adalah kasus pemblokiran PT FI menjadi Headline utama berbagai media Nasional maupun Internasional karena menyangkut kepentingan pemilik modal berskala Internasional milik Amerika. Solusi yang ditawarkan oleh rezim SBY-Kalla sudah jelas ‘ yaitu memakai pendekatan keamanan” yang berarti akan terjadi lagi pengiriman pasukan organic dan non-organic di tanah Papua.

Dapat dikatakan bahwa kejadian tersebut berindikasi pada 3 hal utama:

1.Pengalihan isu dan perhatian masyarakat dari konflik Pemekaran Wilayah IJB, dan Pemekaran 2 Propinsi tambahan yaitu Irjateng, dan Irja Selatan (Merauke) yang sampai sekarang ditolak oleh MRP dan DPRD Propinsi Papua.

2.Pengembangan struktur Militer dengan pembangunan KODAM/KOREM dengan tujuan meredam aspirasi yang berkembang dikalangan masyarakat akar rumput (grass roots).

3.Sebagai alat utama menjaga dan mengamankan bisnis militer di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan melegitimasi militer untuk mengamankan kepentingan modal asing dengan pengesahan RUU Pengamanan Fasilitas Vital Negara oleh pihak militer yaitu TNI/POLRI.

Ternyata kasus tersebut penuh dengan rekayasa dan sarat dengan kepentingan karena tuntutan masyarakat yang awalnya hanya meminta bertemu dengan komisaris tertinggi PT FI dibelokkan dan direkayasa degan politik adu domba yaitu dengan memunculkan isu kepentingan 7 suku yaitu meminta pembagian keuntungan sebesar 7% dan menolak mengakui bahwa kegiatan aksi yang dilakukan diberbagai kota di Indonesia oleh masyarakat maupun mahasiswa Papua sebagai bentuk dukungan tidak memiliki garis hubungan ataupun koordinasi dengan masyarakat 7 suku yang berada disekitar wilayah pertambangan PT FI.

Itulah akhir dari drama penolakan terhadap keberadaan PT FI oleh masyarakat maupun mahasiswa Papua, karena ternyata Jakarta telah memainkan politik yang kotor dan telanjang didepan masyarakat Papua dan juga sangat melecehkan suara rakyat dengan memasang orang tertentu sebagai perwakilan kelompok untuk menyuarakan kepentingan tertentu yang pada saat yang bersamaan memadamkan api pemberontakan yang mulai panas. Sangat menyedihkan karena dengan satu statement yang dikeluarkan oleh Nico Magal (Jubir 7 suku) pada media SCTV (1/03/06)pada jam 24.00 langsung memadamkan api yang mulai menyala besar.

Sebenarnya pembelokan dan penggembosan isu oleh Jakarta adalah untuk melihat sejauh mana gerakan protes masyarakat mampu bertahan, dan sampai dimana kesolidan masyarakat dalam mengangkat satu isu. Karena dengan statement yang dikeluarkan oleh perwakilan 7 suku tersebut bertujuan menciptakan konflik horizontal (antar masyarakat). Lantas untuk apa mahasiswa Papua ditangkap akibat bentrok dengan aparat, atau karena pengrusakan di Plaza Kuningan, dan penangkapan para aktivis kemanusian yang bersimpati pada permasalahan masyarakat Papua karena ternyata pengorbanan mereka menjadi tidak ada artinya sama sekali bahkan terlihat sebagai drama belaka yang ditonton oleh para provokator di Jakarta.

Indikasi tersebut diatas adalah turunan dari kebijakan utama rezim SBY-Kalla yang keseluruhan programnya sangat jelas merupakan pendiktean dari kapitalisme dan neoliberalisme global dengan; Restrukturisasi asset-aset Nasional, Privatisasi BUMN, Pemotongan Subsidi di segala bidang). Pengimplementasian kebijakan diatas tentunya akan memiliki imbas yang akan menyengsarakan rakyat karena dengan alasan pembayaran utang luar negeri yang besar dimana keseluruhan beban akan dialihkan dipunggung rakyat Indonesia yaitu dengan kenaikan BBM/TDL. Bisa dibayangkan akan seperti apa morat-maritnya perekonomian Indonesia karena rakyat tidak mampu lagi beradaptasi terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintah pusat terus saja meregulasi kebijakan baru tanpa menggubris protes yang datang dari masyarakat sedangkan sumber utama permasalahan yaitu tingginya tingkat KKN dikalangan elit belum tuntas diusut bahkan diadili. Perbuatan para koruptor kini dibebankan pada rakyat sedangkan pala criminal ekonomi tersebut bisa terus hidup tenang bahkan berleha-leha karena tidak bisa dijerat oleh aparat maupun hokum yang ada. Mereka bebas berkeliaran bahkan terkadang ada yang mendapat impunitas karena jaringan koneksi tingkat tinggi yang mereka miliki. Pertanyaannya adalah ‘sampai kapan rakyat kuat menanggung beban, sedangkan kebutuhan pokok dan mendasar seperti makan, pendidikan, dan kesehatan sulit terjangkau dengan jumlah rata-rata pemasukan yang sangat minim ??

Sebenarnya dengan kandungan kekayaan alam yang katanya melimpah ruah Indonesia bisa saja mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada rakyat seperti yang dilakukan oleh pemimpin Chile (Evo Morales) maupun Venezuela (Hugo Chavez) yang menolak intervensi Negara asing dengan memberlakukan kebijakan yaitu menasionalisasikan asset-aset vital negara yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, seberapa berani pemerintahan SBY-Kalla mengambil langkah drastic ini karena hal tersebut berarti bantuan dan dikte dari Negara kapitalis dunia yang diberikan dalam bentuk skema SAP (Structural Adjusment Program) atau skema Penyesuaian Struktural lewat Bank Dunia, CGI dalam bentuk pemberian utang luar negeri akan berhenti sama sekali. Akibatnya, demi menyenangkan para taipan Internasional yang ada maka rezim Indonesia saat ini lebih memilih menggantung leher rakyatnya sendiri, bahkan membunuh secara paksa lewat kekuatan militer jika rakyat dianggap terlalu kritis dan mengganggu kepentingan asing. Hal itulah yang sedang terjadi di Papua saat ini....!! Pilihan yang kita miliki saat ini adalah “ Bangkit Melawan atau Mati Tertindas”.

PATRIA O’MUERTE ~ Merdeka atau Mati~
One People One Soul for One Unity of West Papua
___________________________________________________
Penulis adalah seorang Mahasiswi Papua yang sedang menyelesaikan study di Universitas Satya Wacana Salatiga Jawa Tengah INDONESIA
© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA